Panduan Perpajakan Bendahara Desa Mudah dan Lengkap

Bagaimana cara mudah untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan bagi bendahara desa? Berikut panduan mudah dan lengkap untuk bendahara desa.

Panduan Perpajakan Bendahara Desa Mudah dan Lengkap

Bagaimana cara mudah untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan bagi bendahara desa? Berikut panduan mudah dan lengkap untuk bendahara desa.

Download Panduan Perpajakan Bendahara Desa

Panduan Perpajakan Bendahara Desa

Berikut Tabel Mudah Memahami Perpajakn Bendahara Desa

NO	JENIS/JASA DAN MODAL	PPN	PPH		KETERANGAN
			BER-NPWP	TIDAK BER-NPWP
A.	BARANG JASA
1	SILTAP	-	5%	6%	(SILTAP+TUNJANGAN+PENGHASILAN LAIN DALAM SETAHUN - TUNJ. JABATAN) - PTKP dikali TARIF PAJAK
2	TUNJANGAN	-
3	HONOR / INSENTIF	-	5%	6%	PPH 21
4	UPAH KERJA	-	5%	6%	PPH 21 >300 RB/HARI
5	SERVIS	10%	2%	4%	PPH 23 + PPN
6	ATK	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
7	BENDA POS	-	-	-	-
8	PAKAIAN DINAS	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
9	ALAT KEBERSIHAN	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
10	PERJALANAN DINAS	-	-	-	-
11	LISTRIK/PULSA WIFI	-	-	-	-
12	MAKAN MINUM	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
13	FOTO COPY	10%	2%	4%	PPH 23 + PPN
14	KOMPUTER, PRINTER, KAMERA	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
15	BUKU DASA WISMA	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
16	PERALATAN KANTOR	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
B.	BELANJA MODAL
1	PASIR	-	1,50%	3%	PPH 22
2	PEDEL	-	1,50%	3%	PPH 22
3	BESI	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
4	SEMEN	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
5	BATU GEBAL	-	1,50%	3%	PPH 22
6	BATU KUMBUNG	-	1,50%	3%	PPH 22
7	BATA MERAH	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
8	BATU KALI	-	1,50%	3%	PPH 22
9	KORAL	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
10	TANAH URUG	-	1,50%	3%	PPH 22
11	BUIS DAKER	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
12	CLOSET	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
13	PARALON	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
14	KAYU GELONDONGAN	-	1,50%	3%	PPH 22
15	KAYU BALOK	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
16	PAVING	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
17	GENTENG	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
18	PAKU, BAUT, MUR	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
19	KANSTIN	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN
20	TOPI USKUP	10%	1,50%	3%	PPH 22 + PPN

Tabel Perpajakan Bendahara Desa

Berikut Tabel Matriks Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa

NO.	KEGIATAN	JENIS PEMBAYARAN	PAJAK-PAJAK TERHUTANG	TARIF	JATUH TEMPO PENYETORAN	JATUH TEMPO PELAPORAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan pemerintahan atau pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan	Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat rutin setiap bulan bagi perangkat desa	PPh Pasal 21	5 %, 15%, 25 %, 30%	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan Berikutnya	Memperhitungkan Biaya Jabatan 5 % & PTKP (Progresif sesuai penghasilan kena pajak)
2	Penyelenggaraan pemerintahan atau pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan	Pembayaran honorarium, insentif, tunjangan dan imbalan dalam bentuk apapun	PPh Pasal 21 (tanpa batasan nilai)	5 % bersifat final	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan Berikutnya	Baik untuk perangkat desa maupun non perangkat desa
3	Pembangunan desa	Pembayaran upah tenaga kerja	PPh Pasal 21	5%	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan Berikutnya	s.d. Rp 300.000 / hari tidak dipotong PPh 21
							s.d. Rp 300.000 / hari tapi 1 bulan > Rp 3.000.000 dipotong PPh 21 (PTKP sebenarnya)
							Lebih dari Rp 300.000 tapi 1 bulan < Rp 3.000.000 dipotong PPh 21 (dikurang Rp 300.000)
							Lebih dari Rp 300.000 & 1 bulan > Rp 3.000.000 dipotong PPh 21 ( PTKP sebenarnya)
4	Pembangunan desa	Pembelian material, ATK dan Barang lainnya	PPh Pasal 22	1,5 % (rekanan tak berNPWP, 3 %)	7 hari setelah pembayaran	Tanggal 14 bulan Berikutnya	Di atas Rp 2 juta & bukan dipecah-pecah
5	Pembangunan desa	Pemanfaatan jasa	PPh Pasal 23 (tanpa batasan nilai)	2 % (rekanan tak ber NPWP, 4 %)	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan Berikutnya
6	Pembangunan desa	Konstruksi	PPh Pasal 4 Ayat 2 (tanpa batasan nilai)	2 %, 3 %, 4 % & 6 %	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan Berikutnya	Jika melibatkan pihak ketiga
7	Pembangunan desa	Pembelian material, ATK, barang lainnya, pemanfaatan jasa & konstruksi	PPN	10%	7 hari setelah pembayaran	Akhir Bulan Berikutnya	Di atas Rp 1 juta atas DPP dan PPN nya

Cara Menghitung Pajak Bendahara Desa

CONTOH PERHITUNGAN :
1.Kepala desa, gaji dan tunjangan per bulan Rp 5.000.000,00; Status : K/2 (menikah dengan 2 putra)
PPh Pasal 21 terhutang sbb :

Gaji dan tunjangan per bulan= Rp 5.000.000,00

Gaji dan tunjangan 1 tahun ( x 12 )= Rp 60.000.000,00
Biaya Jabatan / BJ ( 5 % x Gaji dan Tunjangan 1 tahun) = Rp 3.000.000,00
PTKP (K/2)= Rp 45.000.000,00
Penghasilan Netto ( Gaji & Tunjangan – BJ – PTKP )= Rp 12.000.000,00
PPh 1 tahun ( tariff x Ph. Netto; 5 % x Ph. Netto )= Rp 600.000,00
PPh 1 bulan ( PPh 1 tahun : 12 )= Rp 50.000,00

2.Ketua RT 001 RW 001 menerima insentif sebesar Rp 100.00,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya.
PPh Pasal 21 yang harus dipungut setipa bulan oleh bendaharawan sbb :

PPh Pasal 21 terhutang = 5 % x Rp 100.000,00= Rp 5.000,00

Keterangan :
Insentif merupakan bagian dari honorarium, tunjangan dan imbalan dalam bentuk apapun sehingga dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final

3.a. Seorang pengawas bangunan menerima penghasilan Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari dan dalam 1 bulan penghasilannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang bersangkutan berkerja selama 20 (dua puluh) hari kerja. PPh Pasal 21 terhutang = NIHIL

b. Seorang pengawas bangunan menerima penghasilan Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari dan dalam 1 bulan ia bekerja selama 20 (dua puluh) hari sehingga penghasilan yang ia terima sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ribu rupiah). Status TK/0.

PPh Pasal 21 terhutang dalam 1 bulan= tarif x ( Penghasilan 1 bulan - PTKP 1 bulan)
= 5 % x (Rp 4.500.000,00 - Rp 3.000.000,00)
= 5 % x Rp 1.500.000,00
= Rp 75.000,00

c. Seorang pengawas bangunan menerima penghasilan Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari dan dalam 1 bulan ia bekerja selama 8 (delapan) hari sehingga penghasilan yang ia terima sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Status TK/0.

PPh Pasal 21 terhutang untuk 8 hari kerja= tarif x ( Penghasilan selama 8 hk - PTKP selama 8 hk)
= 5 % x (Rp 2.600.000,00 - Rp 2.400.000,00)
= 5 % x Rp 200.000,00
= Rp 10.000,00

d. Seorang pengawas bangunan menerima penghasilan Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) setiap hari dan dalam 1 bulan ia bekerja selama 25 (dua puluh lima) hari sehingga penghasilan yang ia terima sebesar Rp 7.625.000,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Status K/3.
PPh Pasal 21 terhutang dalam 1 bulan= tarif x ( Penghasilan 1 bulan - PTKP 1 bulan)
= 5 % x (Rp 7.625.000,00 - Rp 4.000.000,00)
= 5 % x Rp 3.625.000,00
= Rp 181.250,00

4.Bendahara desa belanja semen sebesar Rp 2.000.000,00; besi sebesar Rp 1.000.000,00 dan pasir sebesar Rp 1.500.000,00; Total pembelian sebesar Rp 4.500.000,00; (Toko memiliki NPWP).
PPh Pasal 22 wajib dipungut dan disetor (keseluruhan)= 1,5 % x Rp 4.5000.000,00
= Rp 67.500,00
PPN wajib dipungut dan disetor (tanpa pasir)= 10 % x Rp 3.000.000,00
= Rp 300.000,00

Catatan :
Untuk penghitungan PPh Pasal 22 dan PPN, bahwa atas belanja pada bulan yang sama merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipecah-pecah.

5.Bendahara desa melakukan service komputer dengan biaya sebesar Rp 500.000,00; (Toko memiliki NPWP).
PPh Pasal 23 wajib dipotong dan disetor = 2 % x Rp 500.000,00
= Rp 10.000,00
PPN wajib dipungut dan disetor = tidak ada, namun PPN sebesar Rp 50.000,00
( 10 % x Rp 500.000,00 ) tetap dibayar oleh bendaharawan dan dipungut serta disetor oleh rekanan.
(karena nilai transaksi, termasuk PPNnya Kurang dari Rp 1.000.000,00)

Catatan :
Untuk penghitungan PPN, bahwa atas belanja pada bulan yang sama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah.

6.Desa melakukan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga (kontraktor) untuk pelaksanaan pembangunan jembatan dengan nilai kontrak sebesar Rp 100.000.000,00;

PPh Pasal 4 ayat (2) wajib dipotong dan disetor = 2 % x Rp 100.000.000,00
= Rp 2.000.000,00
PPN wajib dipungut dan disetor = 10 % x Rp 100.000.000,00
= Rp 10.000.000,00

Catatan :

Untuk penghitungan PPN, bahwa atas belanja pada bulan yang sama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipecah-pecah.